MINGGU  PERTAMA  KELOMPOK  5

“Ekonomi Kerakyatan Sesuai Kultur Indonesia”

JAKARTA, KAMIS - Mubyarto Institute akan mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan kultur bangsa dan diharapkan bisa mengikis dominasi sistem liberalisme dari perekonomian Indonesia.Ketua Muyarto Institute, DR Noer Soetrisno, dalam konferensi pers peresmian Mubyarto Institute di Jakarta, Kamis (15/1), mengatakan selama puluhan tahun kebijakan ekonomi Indonesia berkiblat pada sistem liberal yang belum tentu sesuai dengan kultur budaya Indonesia.

"Penerapan sistem ekonomi liberal hanya menguntungkan beberapa gelintir orang saja,

sedangkan sebagian besar rakyat Indonesia semakin terpinggirkan," katanya.Menurut dia, sistem liberalisme telah membiarkan berkembangnya ekonomi konglomerasi yang nyaris tidak mampu mengatasi kesenjangan perekonomian masyarakat Indonesia.

Dengan terjadinya krisis global yang terjadi pada saat ini, di mana sistem ekonomi liberalisme terbukti tidak mampu mengatasinya, maka saatnya ekonomi berbasis kerakyatan ini dikembangkan.Untuk itu, lanjutnya, pengembangan ekonomi kerakyatan yang merupakan pengembangan perekonomian lokal tradisional, tidak hanya sesuai dengan karakter bangsa, namun juga terbukti bertahan dari terpaan krisis global.Menurut Noer Soetrisno, ekonomi rakyat pada dasarnya harus dikembangkan menjadi jiwa dari kebijakan perekonomian nasional.

Dia menjelaskan bahwa ekonomi rakyat dalam kerangka ekonomi Pancasila

hendaknya dapat dikembalikan dengan menjadikan pertanian sebagai penjuru kebijakan perekonomian.Pengembangan perekonomian berbasis lokal merupakan soko guru perekonomian nasional, sehingga potensi-potensi ekonomi lokal yang sesuai dengan karateristik wilayah masing-masing menjadi daya tahan yang tangguh dan berkelanjutan.

Sedangkan Ketua Yayasan Mubyarto, Drs Dumairy dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa pendirian Mubyarto Institute ini untuk melanjutkan konsep ekonomi kerakyatan dengan mengkaji rumusan teoritis akademisnya dan akan menjabarkan pada penerapan praktisnya.Mubyarto Institute ini melanjutkan pemikiran dari almarhum pakar ekonomi Prof Mubyarto yang mengembangkan cita-cita luhur Bung Hatta.Mubyarto telah merepresentasi bahwa istilah ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi menurut para pendukungnya bukanlah kooptasi dan pengkerdilan usaha mayoritas rakyat Indonesia, tetapi merupakan kegiatan produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri.

Sumber :http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/01/15/14191238/

Ekonomi.Kerakyatan.Sesuai.Kultur.Indonesia\

Komentar-komentar :

1.     Ika andani

Saya setuju dengan pendapat pertanyan berita di atas. Karena menurut saya, memang perekonomian di negara kita saat ini sedang mengacu sekali kepada ekonomi liberal yang hanya menguntungkan sebagian pihak masyarakat di indonesia. Contohnya saja, orang kaya di negara ini malah semakin banyak dan semakin kaya dan orang miskin justruh malah semakin miskin terbukti telah adanya kesenjangan sosial yang semakin terlihat jelas. Dan ini sudah terbukti bahwa sistem ekonomi liberal tidak dapat mengatasi masalah tersebut. Oleh sebab itu ekonomi berbasis kerakyatan ini dikembangkan, dan mampu mengembalik ekonomi rakyat dalam kerangka ekonomi Pancasila.

2.    Irma Selvyani

Saya setuju dengan konsep ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan kultur indonesia yang diharapkan bisa mengikis sistem liberalisme dari perekonomian indonesia. Dengan mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Masyarakat indonesia akan terbantu dalam perekonomian saat ini.  Dibanding dengan sistem ekonomi liberal rakyat indonesia akan semakin menderita karena sistem ekonoi liberal hanya membantu satu pihak saja. Misalnya, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Lain halnya dengan sistem ekonomi kerakyatan yang sangat membantu perekonomian rakyat indonesia. Karena sisitem ini tidak mengedepankan keegoisan tersendiri melainkan mengutamakan kepentingan bersama. Maka dri itu perlu di kembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan kultur indonesia.

3.     Wiwit tri chahyani

Saya setuju,Bagi orang awam, persoalan ideologi ekonomi tidak terlalu penting. Terpenting bagi mereka adalah bagaimana bisa memperoleh penghidupan yang baik, mampu bertahan hidup, syukur-syukur dapat membuat mereka sejahtera dan kaya raya. Namun, lain halnya ditingkat elit kekuasaan. Persoalan ideologi menjadi pengarah hendak dibawa kemana ekonomi bangsa dan negara ini. Sebab, dengan mengacu kepada tujuan reformasi yang diharapkanmasyarakat, yakni kesejahteraan yang berkeadilan.Ketika orang mendengar kata liberal, identifikasi perhatian biasanya mengarah pada padanannya, yakni kebebasan.

Ekonomi liberal bisa jadi diartikan sebagai ekonomi kebebasan atau ekonomi bebas., ini artinya bebas “mau diapain” ekonominya. Bebas untuk melakukan apapun tanpa syarat. Bebas untuk mendapatkan sesuatu tanpa halangan. Namun, liberalisme di sini sebetulnya mengacu pada peranan pemerintah terhadap ekonomi dan mekanisme pasar.

Dengan demikian, liberalisme di sini berkonotasi “bebas dari kontrol pemerintah”, atau kebebasan inidividu untuk menjalankan persaingan bebas, termasuk kebebasan bagi kaum kapitalis untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ciri dari sistem Ekonomi Liberal adalah adanya konglomerasi.,

Teori ini sebetulnya tidak salah. Namun, jika hal ini dikaitkan dengan persolan keadilan, tentu ini tidak menyentuh rasa keadilan sama sekali. Terlebih, di dalam negara yang hukumnya masih sangat lemah.pemerintah harus melakukan intervensi dalam perekonomian dan membangun sebuah model perekonomian yang baru. Ekonomi Kerakyatan merupakan versi lain dari Ekonomi Sosialis yang sebetulnya diadaptasikan dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Dalam sistem Ekonomi Sosialis ini yang ingin ditekankan adalah peningkatan kehidupan masyarakat lapisan bawah, meliputi buruh, tani, nelayan, dan UKM. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, antara lain menciptakan lapangan kerja baru, membuka lahan pertanian atau perkebunan baru, menggali potensi yang ada, atau menaikkan upah buruh sampai cukup untuk kehidupan yang layak, termasuk untuk pendidikan dan masa depan anak-anaknya.

Dalam Ekonomi Kerakyatan yang diutamakan adalah rakyat kecil, seperti buruh, petani, nelayan, dan UKM. Dalam sistem ini, khususnya dalam bidang produksi, yang ingin didorong maju adalah UKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada perbedaan dalam hal ini, yakni ketika kenaikan produksi oleh UKM, hasilnya dapat dinikmati oleh sejumlah besar pengusaha kecil. Sedangkan kenaikan yang sama oleh konglomerat hasilnya hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang kaya saja. Dengan demikian pemerataan pendapatan akan tercapai dan gap antara yang kaya dan yang miskin akan lebih menyempit.

Dalam konteks intervensi negara dalam sistem ekonomi kerakyatan, pemerintah harus mengatur bagaimana posisi modal yang ditanamkan oleh seorang konglomerat atau pengusaha. Seorang konglomerat, misalnya boleh saja memiliki saham di banyak perusahaan, tetapi tidak boleh menjadi penguasa di lebih dari tiga perusahaan. Selain itu, dia hanya boleh menjabat sebagai direksi perusahaan di tiga perusahaan yang berbeda, misalnya. Namun, selanjutnya, dia hanya hanya boleh menjadi pemegang saham minoritas yang tidak mempunyai hak suara signifikan. Syarat penting bagi pelaksanaan sistem ini adaah aturan yang harus dijalankan dengan ketat dengan sanksi hukum yang berat. Aturan ini relatif harus lebih ketat terhadap investor asing.

Saat ini, pemerintah Indonesia terlihat masih gamang di dalam menerapkan model ekonomi mana yang cocok untuk diimplementasikan. Saya sendiri memandang, ekonomi kerakyatan adalah model yang paling cocok karena realitas masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan sejalan dengan Pancasila sebagai pedoman utama konsep ekonomi Indonesia.

  

4.Liberti

Menurut pendapat saya, dari membaca artikel yang berjudul ekonomi kerakyatan sesuai dengan kultur indonesia,saya setuju jika negara indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan, hali ini sangat cocok kepada realitas bangsa indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan dan sejalan dengan pancasilan yang menjadi pedoman utama konsep ekonomi indonesia. Namun kenyataan yang terjadi di indonesia kebijakan ekonomi indonesia berkiblat kepada sisitem liberal ini terbukti dari kebijakan yang di buat oleh pemerintah indonesia karena, pendapat ekonomi liberal hanya menguntungkan beberapa gelintir orang saja, dan termasuk kebebasan bagi kaum kapitalis untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan sebagian besar bangsa indonesia semakin terpinggirkan, dan menyebabkan kesenjangan sosial semakin meluas